Abolisi Adalah : Contoh Abolisi serta Perbedaan Amnesti dan Abolisi

Posted on

Adalah.Co.IdAbolisi adalah sebuah sebuah keputusan yang sudah sah diputuskan untuk dihentikannya penelitian, pemeriksaan, dan pengusutan dalam perkara atau kasus yang relatif berat, di saat pengadilan belum mengetuk atau memutuskan atau menjatuhkan sebuah kasus tersebut, dimana sebuah pemeriksaan itu diberikan sebuah pertimbanagan demi alasan umum, karena sebuah perkara tersebut tertuju dan berkaitan dengan urusan dan kepentingan negara yang tidak mempunyai hal kelayakan untuk dikorbankan dari seorang keputusan pengadilan.

Abolisi diambil dari baha inggris yang berarti ‘abolition’, maksudnya pembasmian atau juga penghapusan. Menurut istilah Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Pertimbangan abolisi yang diberikan oleh presiden demi alasan umum, untuk mengingat perkara yang menyangkut para tersangka dan terkait pada kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dari penjelasan di atas, maka kita menyadari bahwa sebenarnya sebuah abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana tersebut. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka.

Abolisi-Adalah
Abolisi Adalah

Abolisi juga dijelaskan sebagai kewenangan Presiden meniadakan penuntutan. Jadi belum ada putusan, bukan diberikan kepada terpidana tetapi kepada terdakwa. Abolisi tidak meniadakan sifat pidana dari suatu perbuatan, tetapi presiden dengan pertemibangan-pertimbangan tertentu menetapkan agar tidak diadakan penuntutan atas suatu tindak pidana.

Disini yang membedakan dengan grasi adalah grasi diberikan setelah proses peradilan selesai dan pidana dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada abolisi proses yustisial seperti penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan belum dijalankan.

CONTOH-CONTOH ABOLISI YANG DIBERIKAN DI INDONESIA

1. Abolisi Kepada Pemberontak
Berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961, 18 Oktober 1961 abolisi diberikan kepada pemberontak oleh Presiden Sukarno. Hal ini diberikan pada masa awal karena kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an. Banyak sekali kejadian pemberontakan di wilayah Indonesia. Baik itu pemberontakan yang di belakangnya ada Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia maupun pemberontakan terkait dengan aspirasi wilayah itu sendiri.

Beberapa pemberontakan yang terjadi antara lain : Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Kahar Muzakar di Kalimantan, Pemberontakan Permesta si Sulawesi, Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan DII / TII, dan lain-lain.

2. Abolisi Kepada Presiden Kedua Indonesia, Suharto
Pada tahun 1967 presiden Suharto mendapatkan jabatan ketika Pemerintah Orde Lama yang resmi berakhir dan diadakannya sebuah pemilu. Tahun 1966 pada bulan maret, Suharto resmi menggantikan Sukarno dengan dikeluarkannya ‘Surat Perintah Sebelas Maret / Supersemar’. Namun, secara resmi baru diangkat oleh MPR tahun 1967. Sejak tahun itu dimulai era ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru yang bertekad menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun pada pelaksanaannya, Pemerintah Orde baru juga melakukan banyak penyimpangan. Di antaranya apa yang disebut KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adanya pemerintah untuk memperkaya golongan, organisasi ataupun kelompok tertentu dengan satu cara yaitu dengan cara KKN.

Belum lagi pemerintahan dianggap banyak melakukan pelanggaran hak asasi. Di antara pelanggaran HAM adalah Peristiwa Malari dan Peristiwa Tanjung Priok yang sampai saat ini belum ada kejelasan hukum dan korban. Di satu sisi, Presiden Suharto yang menjabat sekitar 30 tahun juga banyak melakukan pembangunan di Indonesia sehingga dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan. Selama menjabat sebagai Presiden, gedung tinggi, jalan layang, dan peningkatan infrastruiktur di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, proses pengadilan yang meilbatkan Presiden Suharto atas keterlibatannya dalam berbagai KKN dan peristiwa pelanggaran HAM dihentikan. Presiden Suharto di samping keterlibatannya pada tindak pidana KKN dan pelanggaran HAM telah banyak berjasa dalam pembangunan Indonesia

Kondisi Suharto pada saat itu sudah tidak dapat mengikuti proses pengadilan karena sakitnya. Ini didukung oleh pernyataan tim dokter Suharto. Suharto hanya dapat memahami perkataan sederhana dan nyaris tidak dapat berbicara panjang lagi.

3. Abolisi terhadap Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas
Abolisi juga pernah diberikan kepada tokoh politik Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas, pada tahun 1998. Abolisi ini diberikan oleh Presiden BJ Habibie yang sudah resmi menggantikan Presiden Suharto pada saat pemerintahan Orde Baru berakhir. Kedua tokoh yang masih daalm proses pengadilan karena dianggap menghina presiden Suharto dibebaskan dari proses.

4. Abolisi Terhadap Pemberontak GAM
Abolisi terhadap pemberontak GAM diberikan bersamaan dengan amnesti. Para pemberontak GAM yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman diberi kebebasan. Mereka diberi penghapusan hukuman. Sementara, sebelum 15 September 2005 diberi abolisi, para pemberontak GAM saat itupun menyerah. Mereka hanya dicatat dan tidak akan diproses di pengadilan.

Mereka tetap menjadi orang bebas. Tentu saja, amnesti dan abolisi ini dibuat dengan persyaratan bahwa GAM menghentikan pemberontakan dan selanjutnya selalu setia kepada NKRI. Upaya dalam keuutuhan NKRI maka diberikannya abolisi ini.

PERBEDAAN AMNESTI DAN ABOLISI

1. Pelaksanaan
Pelaksanaan amnesti diberikan ketika hukum sudah diputuskan. Contohnya pada saat seorang pidana mendapatkan hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Maka, ketika sudah berjalan penjara 2 tahun mendapatkan amnesti, hukuman dihapuskan. Dia tidak lagi menjalani hukuman selanjutnya.

Sementara, abolisi dilaksanakan ketika hukuman belum diputuskan. Ketika seorang terpidana mendapat tuntutan hukuman dari Jaksa dan masih dalam proses pengadilan. Mungkin, orang tersebut sudah di penjara selama proses pengadilan. Biasanya setelah hukum diputuskan, masa tahanan akan dipotong masa tahanan selama proses pengadilan.

Ketika Presiden memberikan abolisi, maka terpidana langsung bebas. Dia tidak lagi dapat diproses secara hukum. Semua proses dibatalkan. Proses pengadilan dapat dilakukan untuk kasus yang baru.

2. Penghapusan
Karena amnesti diberikan ketika terpidana sudah mendapat putusan hukum atau sedang menjalani hukuman tertentu, berarti amnesti menghapus semua hukuman yang diberikan. Termasuk seandainya terpidana mendapat hukuman denda atau hukuman lain.

Abolisi menghapus semua tuntutan hukuman. Kejaksaan yang biasanya memberikan tuntutan berdasarkan berkas perkara dan bukti pidana yang dimiliki dan telah dikumpulkan. Jika semua tuntutan dibatalkan ,maka terpidana tersebut mendapatkan sebuah abolisi. Terpidana hanya dapat dituntut jika ada kasus pidana lain yang melibatkannya.

3. Jumlah Terpidana
Amnesti diberikan umumnya mempunyai jumlah yang sangat banyak terhadap kasusnya. Karena jumlah yang banyak tersebut, Presiden menganggap akan menggangu kepentingan umum atau memicu konflik ketika harus dilanjutkan. Maka dari pada itu, Presiden akan meminta sebuah pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti.

DPR dan seluruh anggotanya akan memikirkan dan menyelesikan dari berbagai sisi sebelum memberikan sebuah pertimbangan dan jawaban kepada Presiden. Abolisi diberikan kepada jumlah terpidana perorangan. Orang tersebut dipertimbangkan oleh DPR untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya, terkait dengan kepentingan umum, jasanya kepada negara, dan lain-lain.

4. Kasus
Amnesti Sekelompok orang terikat sebuah kasus yang kebanyakan di lakukan oleh politik . Contoh amnesti yang pernah diberikan adalah amnesti pada kelompok GAM. GAM singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan yang selama bertahun-tahun terjadi di Aceh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan Republik Indonesia terhadap wilayahnya.

Gam pun membentuk kemerdekaan sendiri pada wilayahnya Selama bertahun-tahun kelompok GAM mengganggu ketertiban masyarakat Aceh. Banyak pula korban berjatuhan. Ketika pemerintah memasuki zaman reformasi, kelompok ini menyerah. Pemerintah memberikan amnesti dengan berbagai catatan. Di antaranya dengan memberikan syarat kesetiaan kepada NKRI.

Abolisi yang diberikan kepada seseorang yang tidak selalu berkaitan dengan tindakan politik. Namun, proses hukum yang terjadi dapat memicu gangguan politik. Salah satunya yaitu diberikan Presiden sebuah abolisi adalah kepada Presiden RI Soeharto. Setelah rezim Orde Baru tumbang di tahun 1998, semua tindakan yang dianggap pidana dilakukan oleh Soeharto di proses oleh pengadilan.

Baca Juga Artikel Lainnya >>>

Grasi Adalah : Syarat dan Contoh Grasi

Hakim Adalah : Fungsi Hakim dan Kode Etik Hakim

Jaksa Adalah : Fungsi Jaksa dan Tugas Jaksa Agung

Related posts: