Grasi Adalah : Syarat dan Contoh Grasi

Posted on

Adalah.Co.IdGrasi adalah sebuah pengampunan berupa pengurangan, peringanan, perubahan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010 diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Grasi adalah Hak Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman. Seperti contohnya yaitu, Mereka yang divonis 10 tahun kurungan dikurangi dengan grasi 2 tahun dan hanya harus menjalani 8 tahun di dalam sebuah kurungan.

Sedangkan Amnesti adalah hak untuk memberikan pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang dilakukan, tetapi biasanya disertai dengan prasyarat bahwa si pelaku memberikan imbalan berupa jasa tertentu yang bermanfaat besar kepada negara.

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan UU 5/2010.

Grasi-Adalah
Grasi Adalah

Penjelasan tentang ‘putusan pengadilan yang sudah ditetapkan’ adalah:

  1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
  2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi.
  3. Kemudian yang dimaksud dengan ”pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.
  4. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika terpidana tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan, wewenang terpidana diberikan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang sudah memutus perkara pada tingkatan pertama, kasasi atau banding.
  5. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun

SYARAT PEMBERIAN GRASI

Permohonan pengajuan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu dan dapat diajukan secara tertulis oleh kuasa hukumnya maupun keluarga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 6 menyatakan bahwa:

  1. Permohonan grasi diajukan kepada Presiden untuk yang terpidanan atau kuasa hukumnya
  2. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana
  3. Dalam hal terpidana dijatuhi hukuman pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa:
permohonan grasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

  1. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana dapat berupa:
  2. Peringanan atau perubahan jenis pidana;
  3. Pengurangan jumlah pidana, atau;
  4. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Adapun langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan Grasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, diantaranya sebagai berikut :

  1. Membuat surat permohonan grasi secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya yang ditujukan kepada Presiden
  2. Salinan permohonan grasi kemudian disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung
  3. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana
  4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui kepala Lembaga pemasyarakatan, maka kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pertama diberikan waktu paling lambat 7 (hari) terhitung sejak diterimanya permohonan grasi
  5. Dalam jangka waktuyang diberikan paling lambat 20 (hari)akan terhitung pada saat penerimaan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana ke Mahkamah Agung
  6. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (bulan) terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden;
  7. Kemudian Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agunng
  8. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi, paling lambat 3 (bulan) diputuskan oleh Presiden sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung
  9. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lama 14 (hari) terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.

CONTOH GRASI YANG DIBERIKAN PRESIDEN

1. Grasi Kepada Antasari Azhari
Antasari Azhari adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua KPK dipidana atas pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Berdasarkan hasil persidangan, Antasari Azhari terbukti melakukan pembunuhan tersebut dan mendapat hukuman 18 tahun penjara. Setelah beberapa kali mengajukan grasi, akhirnya Presiden mengabulkan permohonan dengan memberikan grasi dengan pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Presiden Jokowi memberikan grasi nya pada tanggal 23 Januari 2017.

2. Grasi Kepada Terpidana Mati Dwi Trisna Firmansyah
Dwi Trisna Firmansyah ialah seorang narapidana yang dihukum karena tindak pembunuhan. Hal ini diberikan dari Pengadilan Tinggi Riau sesuai tindakan pembunuhan yang ia lakukan. Dwi Trisna diberi grasi pada bulan maret 2015 oleh Presiden Jokowi berupa perubahan hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

3. Grasi Kepada Terpidana Gerakan Papua Merdeka (OPM)
Gerakan Papua Merdeka OPM ialah sekelompok pembrontakan yang dilakukan oleh organisasi di wilayah Papua yang meminta kebebasan pada wilayahnya. OPM ini telah bertahun-tahun menjadi masalah dan mengganggu upaya menjaga keutuhan NKRI. Beberapa di antara anggota Langsung ditangkap dan diproses secara hukun dengan tindak pidananya.

Pada tanggal 9 Mei 2015, dari 90 orang Presiden jokowi hanya memberikan kepada 5 anggota untuk grasi 5 tahun. Lima orang ini adalah pelaku pengerangan gudang senjata dan diberikan presiden grasi 5 tahun. Pertimbangan pemberian garasi agar menjadi contoh bagi anggota OPM anggota lain. Pemberian grasi hanya akan diberikan jika mereka mengakui kesalahannya dan menerima tindak hukuman yang diberikan kepada mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Grasi Kepada Meirika Franola
Merupakan seseorang warga Negara asing yang berasal dari inggris dan membawa 3,5 kg heroin ke dalam penerbangan dari London menuju Bandara Soekarno Hatta. Setelah mengikuti proses pengadilan, Meirika Franola yang dikenal dengan sebutan Ola ini mendapat hukuman mati. Grasi diberikan oleh Presiden SBY dengan mengubah terpidana matimenjadi penjara seumur hidup di indonesia. Namun, kesempatan ini tidak dipergunakan sebaik mungkin oleh Ola. Beberapa saat setelah grasi,Ola menjalankan sindikat penjualan narkopa pada balik jeruji untuk para narapidana lainnya. Hal ini yang kemudian membuatnya mendapatkan proses pengadilan atas kejahatan lain.

Inilah sebuah contoh yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan SBY untuk grasi pada orang yang terpidanan. Presiden Megawati pernah dibilang memberikan grasi tentang kasus narkoba, akan tetapi ini belum diketahui kebenarannya. Sementara, Presiden Soekarno dan Soeharti tidak pernah memberikan grasi pada kasus-kasus besar.

Baca Juga >>>

Hakim Adalah : Fungsi Hakim dan Kode Etik Hakim

Jaksa Adalah : Fungsi Jaksa dan Tugas Jaksa Agung

Related posts: