Jaksa Adalah : Fungsi Jaksa dan Tugas Jaksa Agung

Posted on

Adalah.Co.Id – Jaksa adalah seorang pejabat fungsional yang diberi hak ataupun wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana dalam keputusan pengadilan dan penuntut umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak lain berdasarkan undang-undang.

Setiap orang yang melanggar norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan baik itu berupa jenis-jenis pelanggaran ham, korupsi, maupun berbagai tindakan pidana dan perdata lainnya dikenai sanksi yang tegas untuk siapapun tanpa kecuali.

Ada badan yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, ada yang bertugas untuk mengadili pada pelanggar hukum, dan terakhir juga ada lembaga yang memberikan hukuman bagi para pelanggar tersebut seperti lembaga permasyarakatan.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat dan sebagai salah satu contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum bagi warga negaranya demi tercapainya tujuan pembangunan nasional bangsa.

Untuk pembahasan kali ini akan diuraian tentang pihak yang bertugas mengadili para pelanggar hukum khususnya adalah kejaksaan tinggi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat dan sebagai salah satu contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum bagi warga negaranya demi tercapainya tujuan pembangunan nasional bangsa. Untuk pembahasan kali ini akan diuraian tentang pihak yang bertugas mengadili para pelanggar hukum khususnya adalah kejaksaan tinggi.

Jaksa-Adalah
Jaksa Adalah

Menurut Para Ahli penjelasan tentang JAKSA

  1. Menurut KBBI pengertian Jaksa adalah pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jaksa diambil dalam bahasa sansekerta yang berarti ‘adhyakṣa’, dan dalam bahasa Inggris juga disebut ‘prosecutor’ dan dalam bahasa Belanda di sebut ‘officier van justitie’.
  2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”
  3. Dan menurut pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

FUNGSI

  1. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.
  2. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
  3. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung dan peraturan perundang-undangan.
  4. Penempatan seorang terdakwa atau tersangka tempat perawatan atau di rumah sakit jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal – hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
  5. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  6. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

TUGAS

Struktur Organisasi Kejaksanaan Tinggi Beserta Tugas-Tugasnya

Kejaksaan tinggi terdiri dari beberapa bagian, adapun di negara Indonesia struktur organisasi kejaksaan tinggi terdapat dalam Pasal 494 ayat a sampai j, adapun untuk tugas-tugasnya termuat dalam pasal yang berbeda, untuk penjabaranya seperti diuraikan di bawah ini:

• Kepala Kejaksaan Tinggi
Dalam Pasal 495 ayat ‘A’ sampai ‘I’ diuraikan bahwasannya “Kepala kejaksaan tinggi ialah memimpin sebuah Kejaksaan yang mana tugas-tugasnya seperti diuraikan di bawah ini, yakni:

  1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanaan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur kejaksaan di daerah hukum kejaksaan tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna.
  2. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain

• Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Termuat dalam Pasal 496 ayat ‘A’ sampai ‘F’ ialah Seorang kepala kejaksaan tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh seorang wakil kejaksaan tinggi yang mana memiliki tugas-tugas seperti yang meliputi:

  1. Membantu kepala kejaksaan tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-har serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  2. Melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
  3. Mewakili kepala kejaksaan tinggi dalam hal kepala kejaksaan tinggi berhalangan;
  4. Memberikan saran pertimbanngan kepada kepala kejaksaan tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk kepala kejaksaan tinggi;
  5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan tinggi.

• Asisten Bidang Pembinaan
Dalam Pasal 497 menjelaskan bahwa asisten bidang pembinaan memiliki tugas yang tertuang seperti bunyinya yaitu:

  1. Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan atas perencanaan, manajemen, dan pelaksanaan pembangunan prasarana ataupun sarana, organisasi, perlengkapan, keuangan, pengelolaan, dan tatalaksana, pengelolaan yang dimiliki negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data, pengembangan teknologi informasi, statistik kriminal serta penerapan, administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar sebuah pelaksanaan tugas dan memberikan dukungankepada pelayanan teknis

• Asisten Bidang Intelijen
Asisten bidang intelijen memiliki dua tugas yang telah diatur dalam Pasal 516 seperti di bawah ini, yakni:

  1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
  2. Memberikan dukungan intelijen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat hukum masyarakat di daerah hukumnya.

• Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
Dalam Pasal 533 ialah tugas yang dimiliki seorang asisten bidang tindak pidana umum yaitu:

  1. melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

• Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
Pada pasal 544 termuat tugas asisten bidang tindak pidana khusus yakni melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan lepas bersyarat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, upaya hukum, dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

• Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Asisten bidang ini melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 553 yakni melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, maupun tata usaha Negara, negara di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, dan menegakkan kewibaan pemerintah.

Baca Juga >>>

Dokter Adalah : Macam macam Dokter dan Tugasnya

Primitif Adalah : Primitif Teknologi dan Ciri Masyarakat Primitif

Related posts: